Peraturan bersama soal kampanye media batal dibentuk

peraturan bersama, diantara komisi pemilihan publik (kpu) juga komisi penyiaran indonesia (kpi), mengenai pelaksanaan kampanye media massa batal dibentuk karena hendak pengaturan tersebut ingin diperkuat pada peraturan kpu, kata anggota kpi pusat idy muzayyad, rabu.

tadi dipertimbangkan, kebetulan pkpu nomor 1 tahun 2013 direvisi, maka nanti dijelaskan dalam situ saja, papar anggota kpi idy muzayyad usai bertemu komisioner kpu selama jakarta, rabu.

kpi bertemu kpu, rabu, untuk membahas perihal perbaikan pkpu nomor 1 tahun 2013 perihal pedoman pelaksanaan kampanye pemilu.

dari hasil pertemuan itu diperoleh kesepakatan supaya mencabut ayat 4 pasal 45 dan berbagai ayat pada pasal 46 pada pkpu nomor 1 tahun 2013.

Informasi Lainnya:

sementara tersebut, ayat 2 pasal 45 hendak diperbaiki melalui penguatan kewenangan lembaga pers, kpi dan dewan pers, agar menangani media massa yang melanggar peraturan kampanye.

kami akan tetap berpatokan pada undang-undang nomor 8 tahun kemarin serta menyepakati beberapa keuntungan mengenai penafsiran di keuntungan penerapan kampanye pada penyiaran, jelasnya.

menurut dia, pkpu tentang penyelenggaraan kampanye perlu mendapat sampingan pasal tentang filter kampanye.

berkaitan dengan berubahnya pasal peraturan itu, pkpu nomor 1 tahun 2013 ingin disempurnakan, khususnya berkaitan dengan pemberitaan, penyiaran dan promo dalam waktu kampanye terbuka.

kpu dan kpi dan berencana mengerjakan pertemuan melalui dewan pers, rabu sore, guna membahas tentang peraturan pemberitaan media massa cetak serta daring.

usai memperoleh kesepakatan dengan kpi dan dewan pers, kpu akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan revisi pkpu soal kampanye.

dalam pelaksanaan pengawasan tenntang media massa dalam masa kampanye, kewenangan penanganan media cetak juga daring hendak ditangani dengan dewan pers, akan tetapi media penyiaran oleh kpi.

kpi sendiri hendak tinggal dalam pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran (p3sps). pencabutan ijin penyiaran berada selama kementerian komunikasi dan info (kemkominfo) merujuk di uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.