Priyo: putusan MK tambah kewenangan DPD

wakil ketua dpr priyo budi santoso melihat putusan mahkamah konstitusi yang menyerahkan kuasa terhadap dpd untuk mengajukan serta membahas rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti yang dicari dpd.

saya harap dpr mau mentaati putusan mk soal kewenangan dpd di proses legislasi bersama dpr dan presiden. hanya saja dpd belum bisa ikut mengambil langkah ataupun ketok palu selama paripurna dpr bersama presiden, papar priyo budi santoso di `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.

pembicara yang lain pada dialog itu adalah, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, juga pakar hukum tata negara irman putra sidin.

menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi kepada uu no 27 tahun 009 tentang md3 serta uu no 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundangan sudah membesarkan kewenangan dpd, meski baru separuh yang diimpikan dengan dpd.

Yang Lain: cincin kawin murah - cincin tunangan murah - cincin perak murah - cincin tunangan murah

meskipun dpd sudah memiliki kewenangan agar mengajukan juga membahas ruu bersama dpr, kata dia, namun belum memiliki hak untuk ikut menentukan.

dpd serta belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan sebagainya. namun, putusan mk tersebut merupakan momen bermanfaat terhadap dpd agar berperan lebih aktif pada proses pembicaraan ruu, katanya.

politisi partai golkar ini menambahkan, seterusnya tergantung dalam cara dod ri untuk memastikan dpr ri juga tokoh-tokoh nasional dalam mewujudkan peran tersebut.

ketua dpd irman gusman mengatakan putusan mk itu menyerahkan kewenangan lebih besar kepada dpd agar merumuskan juga membahas ruu bersama dpr, khususnya ruu yang terkait melalui otonomi daerah.

irman berharap, melalui keterlibatan dpd dalam pembahasan ruu maka ingin kian meningkatkan produktivias dan kualitas produk uu dan dihasilkan dpr bersama dpd.

bagi kami ketika ini yang penting prosesnya dulu, sehingga mekanisme legislasi pas dengan putusan mk, ujarnya.